Ahok: Oknum DPRD itu Gobloknya Minta Ampun

jpnn.com - JAKARTA - DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Pemanggilan dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait dua kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinan pria yang akrab disapa Ahok ini.

Dua kasus korupsi itu adalah pengadaan uninterruptible power supply dan alat printer serta scanner yang saat ini ditangani Bareskrim Polri. Lalu bagaimana tanggapan Ahok mengenai rencana pemanggilan oleh DPRD DKI?

"Kalau DPRD prosedurnya manggil, sesuai prosedur ya kami harus datang. Kalau soal UPS, saya ketawa saja DPRD panggil saya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/7).

Mantan Bupati Belitung ini menjelaskan, sebelum membuat atau merevisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI, ada nota kesepahaman antara gubernur dan DPRD. Ahok menyatakan, sudah mencoret anggaran UPS yang tercantum di dalam APBD DKI 2014.

Pada saat itu, Lasro Marbun menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI.

"Lalu Pak Lasro mencoret ada Rp 3,4 triliun atau berapa itu. Lalu kami mau buat APBD-P (APBD Perubahan)," ucap Ahok.

Ahok mengungkapkan, ada nota kesepahaman mengenai KUA-PPAS dengan Ferryal Sofian yang menjabat sebagai Ketua DPRD DKI saat itu. Ketika itu disebutkan apa yang menjadi prioritas di DKI dalam APBD-P. Salah satu prioritas DKI adalah soal lingkungan. "Artinya sampah, alat berat, dan truk," ujarnya.

Menurut Ahok, prioritas DKI lainnya adalah mengenai transportasi. Pendidikan tidak masuk dalam prioritas. Karena itu, ia mempertanyakan mengenai pengadaan UPS yang masuk APBD-P.