Jokowi Sentil Jaksa Agung?
jpnn.com - BOGOR--Presiden Joko Widodo gerah melihat fakta rendahnya penyerapan anggaran di daerah. Hal ini karena para kepala daerah dan pejabat takut menggunakan anggaran. Mereka khawatir, jika menggunakan anggaran justru terjerat kriminalisasi oleh penegak hukum, terutama dari kejaksaan dan kepolisian.
Menurut informasi yang beredar, akibat kekhawatiran para kepala daerah itu, presiden sudah memanggil Jaksa Agung. M. Prasetyo. Mantan politikus Partai Nasdem itu ditegur presiden karena banyak menjerat kada.
"Presiden tegur Jaksa Agung, karena terkadang dia yang suruh aparatnya untuk perkarakan kepala daerah. Makanya para kepala daerah tidak mau realisasi anggaran daripada dikriminalisasi," ujar sumber JPNN yang mengikuti rapat pengarahan bersama presiden dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Bogor, Senin (24/8).
Menurutnya, pada pengarahan tersebut tidak ada teguran Jokowi pada Prasetyo. Teguran itu sudah disampaikan sebelum pertemuan tersebut berlangsung.
"Kalau tadi presiden tidak singgung lagi dalam rapat. Hanya bahas secara umum soal penyerapan anggaran," tegas sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak ditulis itu.
Sebagaimana diberitakan, presiden sebelumnya memang pernah mengeluhkan serapan anggaran yang rendah baik di APBN, APBD maupun BUMN. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga pernah meminta kepala daerah tidak dikriminalisasi agar program-program di daerah bisa dikerjakan tanpa kekhawatiran. (flo/jpnn)
BOGOR--Presiden Joko Widodo gerah melihat fakta rendahnya penyerapan anggaran di daerah. Hal ini karena para kepala daerah dan pejabat takut menggunakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bea Cukai dan BNN Bersinergi Tekan Peredaran Gelap Narkotika di Jateng, Ini Hasilnya
- DKJ Bakal Alokasikan 5 Persen APBD Buat Kelurahan
- Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu-Sabu Hasil Penindakan pada Awal Maret
- 5 Tokoh Perempuan Dianugerahi Leading Women Award 2024, Ada Chief Sustainability Officer APP Group
- 503 PPPK Terima SK, Hasan Chabibie: Pahami Posisi Anda sehinga Bisa Bekerja Profesional
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan