Ada Pelanggaran Pemilu, Warga Cukup Laporkan Lewat Jakarta Smart City

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam program Jakarta Smart City. 

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, kerjasama tersebut bisa meminimalisir anggaran. "Kami sudah bicarakan juga dengan Pak Setiaji (Kepala UPT Smart City) agar Bawaslu bisa memanfaatkan Smart City, seperti aplikasi Qlue," kata Basuki Tjahaja Purnama yang akgrab disapa Ahok ini di Balai Kota, Jakarta, Senin (31/8).

Melalui Smart City, warga bisa ikut serta berperan dan melaporkan seluruh pelanggaran yang terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Para petugas Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu bisa mendapat notifikasi laporan warga.

"Nanti langsung ditindaklanjuti. Tahun depan, mereka mau mengajukan dana hibah Rp98 miliar tapi kami analisis dulu," ucap Ahok.

Sementara, Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti sepakat dengan tawaran Ahok. Diharapkan Smart City bisa menjadi media yang efektif untuk sosialisasi.

Mimah mengatakan, Bawaslu DKI mengajukan dana hibah hingga mencapai Rp98 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016. Meski demikian, ia tidak tahu usulan itu diterima atau tidak.

Dana hibah tersebut rencananya digunakan untuk membayar gaji pengawas pemilu yang jumlahnya 966 personel. "Kami juga menambah 12 ribuan petugas tempat pemungutan suara," ujar Mimah. (gil/jpnn)