Tiga Solusi Agar Implementasi Otsus Papua Berjalan Baik

Tiga Solusi Agar Implementasi Otsus Papua Berjalan Baik
Anggota Komite I DPD RI Nono Sampono. FOTO: DOK.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komite I DPD RI Nono Sampono mengusulkan tiga hal penting untuk mendorong dan mendukung agar implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua bisa berjalan secara baik.

Ketiga solusi itu adalah membangun sistem yang bisa mengawasi agar implementasi otsus Papua bisa tepat guna dan tepat sasaran, pendekatan kebudayan dan pendidikan dengan menambah Perguruan Tinggi atau Universitas di Sorong atau tambahan DOB Provinsi, dan membangun kantor pemerintah pusat di Indonesia Timur.

“Tiga hal pokok ini perlu diperhatikan agar Otsus Papua bisa berjalan dengan baik, bangun sistem yang bisa mengawasi agar implementasi Otsus Papua agar tepat guna dan tepat sasaran, melalui pendekatan budaya dan pendidikan bisa saja dengan mendirikan universitas, adanya DOB Provinsi dan membangun kantor pemerintah pusat di Indonesia Timur dalam rangka mempermudah rentang kendali pemerintahan dan pengawasan serta percepatan dan pemerataan pembangunan,”  ujar Nono Sampono dalam siaran persnya, Sabtu (13/2).

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komite I DPD RI Nono Sampono saat rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menko Polhukam dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, menyampaikan bahwa kurang optimal dan kegagalan implementasi Otsus Papua membawa dampak kerugian bagi negara dan masyarakat Papua.

“Secara jelas kita dapat melihat bahwa kegagalan dan kurang optimalnya pelaksanaan Otsus Papua tidak hanya membawa kerugian bagi negara, namun kerugian bagi masyarakat Papua secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Sudah sekitar Rp 52 Triliun dana Otsus Papua dikucurkan Pemerintah Pusat. Namun tak kunjung juga membawa dampak perubahan mendasar baik Sumber Daya Manusia maupun infrastruktur di Papua,” kata Nono Sampono.

Menurut senator asal Maluku ini, lahirnya kebijakan Otsus Papua disebabkan munculnya gerakan-gerakan separatis untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu dikarenakan perasaan kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat yang menyebabkan Papua terbelakang baik dari infrastruktur maupun SDM, tingkat kemiskinan tinggi. Padahal di Papua kekayaan alam cukup melimpah bahkan pertambangan emas terbesar di Asia Tenggara (PT. Freeport) terdapat di Papua. 

Oleh karena itu, Otsus Papua merupakan salah satu solusi dari pemerintah pusat untuk memecah persoalan di Papua.(fri/jpnn)

JAKARTA – Anggota Komite I DPD RI Nono Sampono mengusulkan tiga hal penting untuk mendorong dan mendukung agar implementasi Otonomi Khusus


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News