Aturan Visa Baru di Inggris Diprediksi Berdampak Panjang Bagi Warga Australia

Kebijakan Pemerintah Inggris memperketat dan meningkatkan biaya pembuatan visa bagi warga Australia yang bepergian ke Inggris diperkirakan akan menimbulkan dampak jangka panjang pada hubungan dekat kedua negara. 

Mulai 6 April 2016, warga Australia yang tinggal lebih lama dari 6 bulan di Inggris akan diwajibkan membayar $400 (200 GBP) untuk biaya 'bebas' layanan kesehatan nasional (NHS). Warga Australia yang mempertimbangkan untuk mengajukan status sebagai penduduk permanen di Inggris diwajibkan memiliki pendapatan minimum $70.000 (35.000 GBP) untuk mendapat izin tinggal. Kabar mengenai aturan baru ini sudah diumumkan sejak beberapa tahun lalu, namun baru akan diberlakukan dalam beberapa pekan mendatang dan langsung menuai kritik. Tapi rekomendasi baru dari Komite Penasehat Migrasi Inggris (MAC) telah memicu kemarahan bahkan lebih besar dengan peringatan dari salah satu pejabat mengatakan kebijakan ini akan merusak secara permanen hubungan dengan Australia. Komite ini merekomendasikan ke Pemerintah Inggris bahwa visa kerja tier 2 Australia akan dikenai biaya tahunan sebesar $2000 (1000 GBP). Ketentuan ini itidak secara spesifik mengatur jika karyawan atau perusahaan yang harus membayar tagihan. Rekomendasi komite ini juga menyatakan jika  perusahaan hendak mempekerjakan pekerja non-Uni Eropa mereka harus  mengeluarkan uang jaminan untuk membayar mereka minimal $60.000 (30.000 GBP). Anggota parlemen dari Partai Konservatif, Andrew Rosindell yang juga anggota dari  Commons Foreign Affairs Select Committee menungkapkan peringatan, dia meyakini aturan baru ini akan membuat warga Australia enggan datang ke Inggris. "Menurut saya ketentuan ini keliru dan kita harus membiarkan hubungan kita dirusak oleh cara seperti ini dan saya ingin pemerintah sepenuhnya meninjau ulang cara membangun kembali hubungan tersebut dan membuatnya semakin kuat,” katamya. Genevieve Rogis adalah pelajar Australia dia berharap dapat tinggal secara permanen di Inggris. Dia merupakan satu dari banyak warga Australia yang mengkritik aturan baru begitu juga dengan rekomendasi yang membuka kesempatan aturan visa tersebut lebih diperketat. “Aturan ini tidak memperhitungkan bahwa banyak orang yang bekerja tapi gaji mereka tidak masuk akal, "katanya. "Mereka tidak akan pernah mendapatkan uang sebanyak itu." Kepala Asosiasi Guru Nasional, memperingatkan bahwa sistem sekolah Inggris tidak mampu untuk kehilangan guru Australia. "Kita tahu bahwa setiap tahun Pemerintah sedang mendaftarkan 500 guru Australia yang ingin bekerja di negara ini dan kami tidak ingin mengurangi alokasi itu," kata juru bicara organisasi ini,  Valentine Mulholland. Serikat Guru Nasional langsung melobi pemerintah Inggris untuk memungkinkan pengecualian bagi guru Australia.\ Perdana Menteri Inggris David Cameron telah berjanji untuk secara substansial mengurangi migrasi non-Uni Eropa, tapi kritikus mengatakan Australia tidak boleh terjebak dalam apa yang telah menjadi pertarungan politik pahit atas kebijakan imigrasi. Australia adalah salah satu negara yang paling banyak diberikan visa kerja di Inggris, meskipun sebagian besar dari mereka yang berada dua tahun di Inggris atas dasar skema "mobilitas pemuda", dimana pemerintah Inggris telah berjanji untuk tetap memberi tempat. Warga Australia, Peter Dore-Smith yang memiliki cafe Kaffeine di London mengatakan mengecewakan sekali akan semakin banyak warga Australia yang tidak diizinkan untuk tinggal. "Saya sudah menerima bekerja banyak sekali anak muda di cafe saya yang berasal dari Australia, 18 dan 19 tahun-tua," katanya. "Anda melihat mereka semakin banyak. Dan kemudian mereka dipaksa untuk meninggalkan negara ini dan itu memalukan." Dia memprediksi bisnisnya akan ikut juga terdampak dari aturan baru ini. "Untuk menghentikan apa yang terjadi adalah dengan membatasi bisnis yang telah mengalami kesulitan dan membatasi orang yang berusaha untuk mengembalikan kondisi ekonomi. Mengapa Anda membatasi hal seperti itu? Padahal Inggris ingin negaranya tumbuuh dan berkembang,” Sebuah petisi online yang mentargetkan mendapat 10 ribu tanda tangan diluncurkan untuk mendesak parlemen Inggris membatalkan kebijakan ini.