Pedasss! Kader Hanura Kecam Rangkap Jabatan Wiranto

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Wiranto menjadi Menkopolhukam ternyata berbuntut tidak enak bagi Hanura. Partai yang selama ini internalnya relatif adem ayem tersebut tiba-tiba bergejolak. Sikap Wiranto yang ogah melepas jabatan ketua umum jadi penyebabnya.

Kritik pedas terkait sikap Wiranto tersebut meluncur dari kader Hanura sendiri. Mantan Panglima ABRI itu dinilai tidak menunjukkan sikap negarawan.  

”Saya merasa aneh dan bertanya-tanya, dulu Wiranto itu mengatakan harus mengedepankan hati nurani dan kenegarawanan. Eh diangkat jadi Menkopolhukam malah ogah mundur,” sindir politikus Partai Hanura, Natalis Situmorang kepada wartawan, Selasa (2/8).

Seperti diketahui, rapat pleno DPP Partai Hanura yang dipimpin langsung oleh Wiranto beberapa waktu lalu hanya memutuskan pengangkatan Chairuddin Ismail sebagai pelaksana tugas ketua umum. Chairuddin akan menjalankan tugas sehari-hari ketua umum menggantikan Wiranto. Namun, secara legal, kekuasaan tetap berada di tangan Wiranto sebagai ketua umum definitif yang diakui oleh pemerintah.

Harusnya, sambung Natalis, kalau memang seorang Wiranto seorang negarawan, seharusnya dia langsung membuat surat pengunduran diri dan menggelar kongres luar biasa untuk mencari penggantinya. ”Waktu Yuddy Chrisnandi masuk kabinet langsung buat surat pengunduran diri. Bahkan saya mengantarkan surat itu ke pihak terkait,” ujar dia.

Natalis pun membandingkan sikap Wiranto dengan Ketua Umum PKPI Sutiyoso. Ketika Presiden Jokowi mengangkatnya menjadi kepala BIN, Sutiyoso tanpa ragu melepas jabatannya di partai. ”Apakah Wiranto harus belajar lagi sama Bang Yos dan meniru sikapnya yang rela melepaskan jabatan ketum,” cibirnya.

Tak hanya itu, Natalis juga menyesalkan terpilihnya Chairuddin Ismail sebagai pelaksana tugas. Kata dia, ditengah persaingan partai yang begitu ketat harusnya partai dipimpin oleh anak muda supaya konsolidasi berjalan baik.

Karenanya dia khawatir jika dipimpin oleh 'orang tua' partai akan lambat dalam melakukan konsolidasi. Jika demikian, maka Partai Hanura akan terancam tak lolos parliamentery treshold di pemilu serentak. ”Dengan angka PT 3,5 persen saja sudah terancam, apalagi nanti angka PT 5 sampai 7 persen,” katanya. (aen/dil/jpnn)