Status Hukum MUI Dipertanyakan, Nih Penyebabnya...
jpnn.com - JAKARTA - Praktisi hukum Andi Syafrani mempersoalkan status Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut dia, badan hukum MUI tak diketahui secara pasti.
"Untuk MUI, saya belum dapat informasi badan hukumnya seperti apa. Begitu pula akta. Ini penting," ujarnya pada diskusi bertema Posisi MUI dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/10).
Ia menambahkan, meski badan hukum MUI belum diketahui secara pasti namun posisinya di masyarakat sangat kuat. MUI bahkan menjadi organisasi yang diterima dan dikuatkan dalam undang-undang.
Misalnya saja dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada oasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendikiawan muslim. "Ini memberikan posisi hukum MUI menjadi sangat istimewa di samping badan hukum yang belum diketahui," jelas Andi.
Dia menambahkan, setidaknya terdapat sebelas pasal di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 yang secara eksplisit menyebut MUI. Andi pun menyebut MUI memang unik.
"Ini satu-satunya LSM yang masuk dalam sistem hukum Indonesia. Ini unik," tegasnya.
Karenanya dia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan status hukum MUI. Apakah tetap menjadi lembaga yang bersifat swasta atau diubah statusnya menjadi negeri.
Sebab, semakin hari kewenangannya pun bertambah dan diakomodir undang-undang. Lagi pula, sebagian besar orang MUI kini menjadi anggota lembaga syariah yang dimiliki negara.
JAKARTA - Praktisi hukum Andi Syafrani mempersoalkan status Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut dia, badan hukum MUI tak diketahui secara pasti.
- Petinju Asal Sumba Ini Gagal Menjadi Tamtama TNI AD
- Minerva Taran Optimistis Raih Suara Terbanyak di Munas II PPJI 2024
- Pasutri Pengendara Motor Dihantam KA Sembrani, Satu Orang Tewas
- Kemendikbudristek: Semester II 2024/2025 Semua Prodi Gunakan Penomoran Sertifikat Profesi Nasional
- Bareskrim Bekuk 2 Pelaku Kejahatan Siber yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar
- RI-Austria Sepakat Memperkuat Kerja Sama Pengembangan BLK Maritim di BBPVP Makassar