Inilah Saran LKPP soal e-KTP yang Diabaikan Kemendagri

jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) buka-bukaan soal proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. Ternyata, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang tak menggubris saran LKPP dalam pengadaan e-KTP.

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP/Ketua Tim Pendamping Proyek e-KTP Setya Budi Arijanta menyatakan bahwa pihaknya pernah memberikan sejumlah saran ke Kemendagri terkait proyek e-KTP. Namun, saran-saran itu tidak diindahkan oleh pihak panitia pengadan.

Setya pun membenarkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Kemendagri tak menggubris saran LKPP. "Benar maksudnya omongannya Pak Agus itu begitu," kata Budi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/10).

Menurut Budi, segala hal terkait saran LKPP sudah dijelaskan ke penyidik KPK beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, terdapat sembilan jenis saran yang diberikan kepada Kemendagri.

Di antaranya, pekerjaan pengadaan e-KTP harus dijadikan satu sehingga membatasi persaingan. Sedangkan  terkait pengumuman lelang proyek harus dipaparkan seluruhnya.

Selain itu, kata Budi, LKPP juga menyarankan pelelangan dilakukan secara elektronik (e-procurement) dan tidak manual. "Terus kriteria penilaian harus kuantitatif, itu ketentuan Perpres Nomor 54. Jadi tidak boleh kualitatif, harus detail sedetail mungkin," ujar Budi.

LKPP juga menyarankan agar proses aanwijzing diulang sehingga bisa dianalisa oleh panitia. Namun, lanjut Budi, Kemendagri tidak mengikuti saran-saran yang diberikan LKPP sehingga urung mendampingi proses pengadaan e-KTP.

"Pak Agus juga menyebut LKPP kemudian menarik diri dan tidak mendampingi. Tapi Gamawan bilang proyek itu tidak masalah," papar Budi yang sering menjadi ahli pada persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta itu.