Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memberikan keterangan pers tentang publikasi sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Jakarta, Rabu (8/5). DKPP mengeluhkan minimnya anggaran yang diperoleh Rp67 miliar, DKPP membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp20 miliar agar bisa menjalankan program pembekalan etik bagi para penyelenggara pemilu.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memberikan keterangan pers tentang publikasi sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Jakarta, Rabu (8/5). DKPP mengeluhkan minimnya anggaran yang diperoleh Rp67 miliar, DKPP membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp20 miliar agar bisa menjalankan program pembekalan etik bagi para penyelenggara pemilu.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memberikan keterangan pers tentang publikasi sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Jakarta, Rabu (8/5). DKPP mengeluhkan minimnya anggaran yang diperoleh Rp67 miliar, DKPP membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp20 miliar agar bisa menjalankan program pembekalan etik bagi para penyelenggara pemilu.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memberikan keterangan pers tentang publikasi sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Jakarta, Rabu (8/5). DKPP mengeluhkan minimnya anggaran yang diperoleh Rp67 miliar, DKPP membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp20 miliar agar bisa menjalankan program pembekalan etik bagi para penyelenggara pemilu.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memberikan keterangan pers tentang publikasi sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Jakarta, Rabu (8/5). DKPP mengeluhkan minimnya anggaran yang diperoleh Rp67 miliar, DKPP membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp20 miliar agar bisa menjalankan program pembekalan etik bagi para penyelenggara pemilu.