10 Pemda Sekitar Danau Toba Tagih Dana Rp 772 Miliar
Langkah lain, Komite IV DPD juga akan menjadwalkan pertemuan dengan sepuluh Pemda di sekitar Danau Toba dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di Medan. Tujuannya, untuk menyatukan persepsi dan langkah bersama yang sebelumnya telah ada.
“Ini sebenarnya untuk penguatan saja, tinggal eksekusi. Karena sebelumnya kan sudah ada kesepakatan. Pertemuan kemungkinan baru akan dilakukan setelah kami merumuskan terlebih dahulu,” ujarnya.
Selain itu, Deddy secara pribadi mengaku akan mempertanyakan hal tersebut secara langsung ke Kementerian Keuangan. Apalagi Rabu (10/6), menurutnya akan ada pertemuan DPD dengan Kementerian Keuangan.
“Kebetulan besok (Rabu,red) Komite IV ada rapat dengan Kemenkeu, hal ini menjadi penting dan akan menjadi bahan pertanyaan. Jadi saya dan teman-teman anggota DPD terutama yang berasal dari Sumut, akan mengawal hal ini,” ujarnya.
Deddy mengaku siap menjadi ujung tombak penyelesaian pencairan anggaran annual fee, karena selama ini telah menjadi leading sector. DPD menurut Deddy, sejak lama telah menjembatani dan memfasilitasi dengan seluruh pihak terkait. Namun beberapa waktu terhenti, karena adanya proses pemilu 2014 lalu.
“Sekarang proses pemilu telah selesai. Jadi kami berharap dapat segera diselesaikan. Tadi yang datang antara lain pimpinan DPRD Tobasa, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun dan Tapanuli Utara dan beberapa daerah lain. Ada ketua DPRD, ada Wakil Ketua DPRD, ada juga ketua Komisi yang membidangi hal tersebut,” ujar Deddy. (gir/jpnn)
JAKARTA – Sepuluh Pemerintah Kabupaten/Kota di sekitar Danau Toba meminta Pemerintah Pusat segera membayarkan dana annual fee dan dana bina
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Begini Kronologi Kecelakaan Ambulans dan Truk Gandeng di Tol Batang-Semarang
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan