10.800 Guru dan Pegawai Dialihkan ke Provinsi

”Ada juga yang akan diambil alih langsung pemerintah pusat, seperti pegawai tera (timbangan) dan ahli pertambangan,” kata Abdul Hakim. 

Pengalihan kewenangan ini tidak akan membebani keuangan pemerintah provinsi. Karena mereka diserahkan beserta gaji dan tunjangan yang dikirim setiap tahun dari pusat. 

Ia menyebutkan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB saat ini sebanyak 7.106 orang.

”Hanya pindah manajemen saja, untuk gaji dan tunjangan otomatis dari pusat,” terang pria asal Lombok Tengah ini. 

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB H. Muh. Suruji menjelaskan, proses pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke pemprov masih belum jelas. Akan tetapi penyiapan persyaratan tetap berjalan. 

Seperti P3D sudah dilakukan dan struktur organisasi sudah disesuaikan dengan petunjuk terbaru, Surat Edaran  Kemendikbud Nomor 6 tentang Arahan Struktur Organisasi tanggal 18 Agustus 2016. 

Ia menyebutkan, jumlah SMA/SMK yang akan dikelola sebanyak 400 sekolah. Jika ditambah Madrasah Aliyah (MA) menjadi 700 sekolah lebih. Meski MA tidak masuk, namun akan tetap menjadi perhatian Pemprov NTB. 

Sementara jumlah tenaga guru dan pegawai dari SMA/SMK sekitar tujuh ribuan orang.