14 Sekolah Swasta di Surabaya Tolak Siswa Miskin

”Saya ingatkan, kalau sekolah masih mempersulit, saya tak segan-segan meminta pemkot untuk mengevaluasi pengucuran bopda ke sekolah-sekolah itu,” jelas Baktiono kemarin.

Baktiono mengatakan, selain memanggil sekolah, pihaknya akan meminta penjelasan dispendik terkait masalah itu. ”Sebagai regulator, mereka seharusnya bisa menyelesaikan persoalan ini,” kata politikus PDIP itu.

Secara terpisah, Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan mengatakan, sesuai perda, sekolah swasta juga wajib memfasilitasi program mitra warga. Kuotanya 5 persen. ”Jadi, jika sekolah X menampung 100 siswa, siswa gakin yang diterima 5 persennya atau lima orang,” jelas Ikhsan. Program itu sudah berlangsung dua tahun. Karena itu, menurut Ikhsan, tidak mungkin sekolah tidak mengetahuinya.

”Kami berharap sekolah swasta mendukung program ini. Apalagi sekolah tidak ketanggungan biaya karena sudah ada bopda dan biaya personal dari pemkot,” jelas mantan kepala bapemas KB itu.

Ikhsan menjelaskan, pemberian seragam gakin tahun ini bahkan bukan hanya untuk siswa baru. Tapi, juga terhadap siswa kelas II-VI SD, kelas VIII-IX SMP, dan kelas XI-XII SMA. Saat ini dispendik juga sedang menggalang partisipasi masyarakat untuk membantu mereka. Baik melalui komite sekolah, CSR perusahaan, lembaga, maupun perorangan.

Selain itu, dispendik meminta bantuan sekolah swasta yang mau ngopeni mereka. ”Kami mempunyai database siswa gakin. Jika ada yang mau bantu, dispendik akan menghubungkan mereka kepada siswa atau langsung ke sekolah,” ujarnya. Saat ini, sebut Ikhsan, sudah ada beberapa yayasan, lembaga, dan sekolah yang memberikan bantuan. Dia berharap masyarakat luas mau menyusul.

Terkait sekolah yang tidak mau menerima siswa gakin, dispendik berjanji untuk mengeceknya. Sebab, seharusnya mereka menjalankan program mitra warga. Apalagi sebelum PPDB, dispendik sudah mengingatkan lagi tentang program tersebut. (git/kit/c6/nw)