2023, Pemerintah akan Mengambil Utang Rp 598 Triliun

2023, Pemerintah akan Mengambil Utang Rp 598 Triliun
Pemerintah memastikan bahwa defisit APBN pada 2023 berada di bawah 3 persen atau Rp 598,2 triliun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. IlustrasiFoto: Ricardo/JPNN.com

"Pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi birokrasi dan reformasi di kementerian/lembaga," lanjutnya.

Sri Mulyani juga memerinci alokasi anggaran pada APBN 2023 yakni untuk sektor pendidikan mencapai Rp 612,2 triliun.

Anggaran itu disebar untuk pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp 69,5 triliun.

"Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran Rp 178,7 triliun di mana belanja dari pemerintah pusat Rp 118,7 triliun, transfer ke daerah Rp 60 triliun," imbuhnya.

Sri Mulyani melanjutkan anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar Rp 476 triliun.

Anggaran itu dibagi untuk pemerintah pusat Rp 454,7 triliun, transfer ke daerah Rp 17 triliun, dan pembiayaan Rp 4,3 triliun.

Sementara itu, untuk ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan Rp 104,2 triliun, untuk belanja pemerintah pusat Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun.

Untuk bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi, sebesar Rp 341,3 triliun. Di mana subsidi kompensasi mencapai Rp 339,6 triliun dan pengeluaran di bidang energi lainnya Rp 1,7 triliun.

Pemerintah menganggap defisit APBN 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News