23 Asosiasi Industri Ancam Mogok Produksi

Menurut dia, faktor lain yang harus diantisipasi Presiden dan para menteri adalah ekses dari kemungkinan perbedaan sikap atau perpecahan di kalangan pekerja dalam menyikapi agenda mogok kerja. "Dalam arti, ada pekerja pro mogok, ada yang menolak mogok. Kalau perpecahan itu terjadi, polisi harus bekerja ekstra keras agar konflik horizontal di kalangan pekerja bisa dihindari," ujar Anggota Komisi III DPR, itu.

Karenanya, Bambang mengimbau agar pemerintah segera menengahi masalah ini. Kalau selama ini Menteri Tenaga Kerja sudah menyerap aspirasi pekerja, Presiden bisa memerintahkan para menteri Ekuin untuk mendengarkan aspirasi pengusaha. "Kalau pengusaha merasa tidak kondusif, perintahkan Kapolri dan institusi penegak hukum lainnya untuk berdialog dengan pengusaha," ungkapnya.

Dia mengatakan, harus ada jaminan bahwa pengusaha tidak boleh diintimidasi oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun. "Pemerintah harus mengambil prakarsa memulihkan hubungan pengusaha dengan pekerja," pungkasnya. (boy/jpnn)