4 Saksi Ungkap Terdakwa Pencaplok Aset Pemkab Tangerang Tak Berizin

4 Saksi Ungkap Terdakwa Pencaplok Aset Pemkab Tangerang Tak Berizin
Suasana sidang kasus dugaan pencaplokan aset Pemerintah Kabupaten Tangerang. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG - Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang kasus dugaan pencaplokan aset Pemerintah Kabupaten Tangerang atas terdakwa Direktur PT MPL (Mitra Propindo Lestari) Tjen Jung Sen. Sidang yang berlangsung di ruang sidang 2, Senin (11/2) ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berjumlah empat orang. Mereka merupakan pegawai dari Pemkab Tangerang yang di antaranya adalah bagian hukum Setda, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta Dinas Bina Marga.

Dalam persidangan tersebut, Abdullah Rizal, Hendri Hermawan, Masur Rofik serta Irwan Irmansyah pun dicecar banyak pertanyaan oleh hakim, jaksa, serta pengacara.

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan adalah seputar izin pembangunan jalan atau akses menuju Kawasan industri dan Parsial 19.

Selama diminta menjawab pertanyaan tersebut, para saksi di muka persidangan secara bergiliran menjawab bahwa PT MPL tidak memiliki izin untuk membangun jalan yang berdiri di atas lahan Pemkab Tangerang.

"Bangunan yang didirikan ini tanah negara. Setelah hasil dari peninjauan lapangan oleh tim dari Pemkab Tangerang bahwa dokumen perizinan pembangunannya tidak ada," kata Rizal yang merupakan pegawai bagian hukum Setda Pemkab Tangerang.

Menurut Rizal, yang juga merupakan pelapor dalam kasus ini memperkarakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 69 Undang-Undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang lantaran hendak memanfaatkan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

"Di Desa Laksana tepat di bantaran Kali Asin ini tidak boleh dibangun jalan karena memang akses jalan itu tidak dapat digunakan untuk kepentingan industri," ucapnya.

Sidang berikutnya akan kembali digelar pada Kamis, 14 Februari dengan agenda mendengarkan saksi-saksi yang akan dihadirkan kembali oleh penuntut umum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News