700 Perusahaan Besar Tak Bayar Pajak di Australia

Dr Leigh mengatakan satu-satunya alasan laporan pajak perusahaan tersebut terungkap adalah karena UU Transparansi yang disahkan oleh Pemerintahan Partai Buruh pada tahun 2013.
"Malcolm Turnbull dan timnya masih percaya bahwa mengurangi tingkat pajak perusahaan - dan menghukum keluarga pekerja dan kelas menengah dalam proses tersebut - harus menjadi prioritas perekonomian Australia," kata Dr Leigh.
Laporan ATO dirilis pada pemungutan suara mengenai pernikahan sesama jenis pekan lalu. Laporan ini mengungkapkan sepertiga perusahaan besar Australia dan perusahaan asing ternyata tidak membayar pajak.
Banyak komentator memperkirakan laporan tersebut akan dirilis keesokan harinya.
Wakil komisaris ATO Jeremy Hirschhorn menjelaskan bahwa angka untuk 2015-16 tidak mencerminkan upaya yang dilakukan baru-baru ini untuk meminta kembali pendapatan dari perusahaan multinasional.
"Pada tahun keuangan terakhir saja, kami mengeluarkan lebih dari $ 4 miliar dalam revisi taksiran terkait tahun-tahun sebelumnya kepada kelompok masyarakat dan perusahaan multinasional, dan kami telah mengeluarkan tambahan $ 1 miliar dalam revisi taksiran tahun keuangan ini," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Jumlah ini tidak tercermin dalam data transparansi pajak perusahaan," tambahnya.
Morrison mengatakan Pemerintah Federal tetap berkomitmen untuk memastikan perusahaan membayar kewajiban pajak mereka secara adil.
- Industri Alas Kaki Indonesia Punya Potensi Besar, Kenapa Rawan PHK?
- Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?
- Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Lagi Anthony Albanese
- Mungkinkah Paus Baru Datang dari Negara Non-Katolik?
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan