Ada Perwira Backup Gayus
DPR Tagih Janji Kapolri Berantas Kasus Besar
Jumat, 12 November 2010 – 08:37 WIB
JAKARTA - Peristiwa keluarnya Gayus Halomoan Tambunan dari Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta, ke Bali, dicurigai bukan sekadar penyuapan terhadap petugas rutan. Namun, ini lebih disinyalir adanya perintah dari perwira polri yang jabatannya lebih tinggi dari petugas rutan. Demikian pendapat sebagian besar anggota DPR, kemarin. Atas dasar itu, Pram mengharapkan semua oknum Polri yang terlibat dihukum tegas. “Ini ujian bagi Kapolri yang baru. Sehingga tidak cukup hanya kepala rutan saja yang diproses. Melainkan Polri harus tegas menindak setiap pihak yang terlibat mengeluarkan Gayus dari tahanan,” tandasnya.
“Tidak mungkin seorang Gayus yang menjadi sorotan publik, ternyata bisa diberi kebebasan untuk keluar masuk penjara kalau tidak dibackup dari oknum perwira yang jabatannya lebih tinggi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Kamis (11/11). Menurut Pramono, ini menjadi tantangan besar Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk memenuhi janjinya saat fit and proper test di Komisi III DPR yang menyatakan akan menuntaskan kasus-kasus besar dalam 100 hari jabatannya.
Baca Juga:
“Apalagi sudah jelas hakim tidak memberikan izin kepulangan Gayus. Kapolri Timur Pradopo harus segera memberikan tindakan kepada siapa pun sampai Gayus bisa keluar dan yang memberikan izin itu harus bertanggung jawab sesuai janji fit and proper test, yaitu berani menindak kasus besar,” ujarnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Peristiwa keluarnya Gayus Halomoan Tambunan dari Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta, ke Bali, dicurigai bukan sekadar
BERITA TERKAIT
- BTN Jakim 2024, Pemda DKI Jakarta Bakal Tutup 34 Ruas Jalan, Cek di Sini!
- TKN Fanta Prediksi Keterlibatan Anak Muda dalam Pemerintahan Akan Meningkat
- Bertemu Mahasiswa Indonesia di New York, Menteri AHY Jelaskan Pentingnya Hak Atas Tanah
- Korban Meninggal Akibat Galodo di Agam Menjadi 19 Orang
- Yorrys Anggap Sinergisitas Antarpejabat Bisa Menjawab Tantangan di Papua
- Public Trust Merosot, KPK dapat Saran dari Indikator untuk Belajar pada Kejaksaan