Adies Kadir: Delapan Vendor Bukan Mitra Kerja Ecek-ecek

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menjelaskan pentingnya Kartu Prakerja yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Politikus Partai Golkar itu menuturkan bahwa per 13 April 2020 jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah mencapai 1,6 juta.

Belum lagi mereka yang mencari kerja, jumlahnya mencapai jutaan orang. "Kenapa Pak Jokowi, pemerintah, mengeluarkan kartu ini, untuk mengatasi hal tersebut," kata Adies saat rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK, Rabu (29/4).

Menurutnya, sejak dua minggu dikeluarkannya Kartu Prakerja ini, sudah tercatat 8,4 juta pendaftar. Artinya, kata Adies, sudah berkali-kali lipat dari 1,6 juta yang di-PHK itu yang mendaftar utnuk mencari kerja.

"Masyarakat Indonesia membutuhkan kerja. Sampai minggu kedua sudah terdafar diterima 456.265. Minggu pertama 168.111, minggu kedua 288.154," ujarnya.

Adies menjelaskan dari minggu kedua ini saja, digelontorkan kurang lebih Rp 1,24 triliun sesuai anggaran pemerintah untuk Rp 3,5 juta per orang. Menurut dia, dana itu dicairkan satu minggu setelah pelatihan.

"Satu minggu mereka mengikuti pelatihan, satu minggu dicairkan dan tetap ada pengawasan apakah sudah dipergunakan sebagaimana mestinya. Di situlah tugas dari kita, tugas dari KPK, tugas dari aparat penegak hukum," kata dia.

Adies juga menjelaskan soal kenapa ditentukan delapan mitra kerja tersebut. "Karena delapan mitra kerja itulah yang saat ini yang kredibel di Indonesia. Bukan mitra kerja ecek-ecek, ditentukanlah yang delapan mitra kerja ini," ujarnya.

Adies menegaskan bahwa delapan vendor ini juga bukan mitra kerja pemerintah. Menurut dia, pemerintah hanya menentukan, kemudian mereka yang mendapatkan pembiayaan itulah yang memilih sendiri dari delapan ini. "Karena mereka yang saat ini yang kredibel," katanya. (boy/jpnn)