ADKASI: Politik Uang Marak di Pilkada Serentak 2018
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengapresiasI pilkada serentak di 171 kabupaten/kota dan provinsi.
Meski mengapresiasi, menurut Ketua Umum ADKASI Lukman Said, ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius mereka.
Pertama, masih terjadinya pelanggaran terutama politik uang. Kedua, pilkada langsung menjadi ajang klaim bagi parpol tentang kandidat pemenang sehingga seakan-akan parpol yang menang bukan rakyat dan demokrasi.
Ketiga, pilkada ini ada rasa pilpres. Keempat, perhatian khusus bagi kandidat yang tidak ada lawan.
"Ini masalah serius jika ada kandidat kalah dengan kotak kosong. Ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan," ujar Lukman kepada JPNN.
Secara keseluruhan, lanjutnya, pilkada langsung masih banyak kelemahan. Terutama biaya yang cukup mahal dan tidak melahirkan para tokoh kenegarawan.
"Sama sekali tidak melahirkan tokoh kenegarawan. Hanya kelihatan bagi-bagi kekuasaan, mengklaim milik parpol," pungkasnya. (esy/jpnn)
Pilkada serentak langsung yang diselenggarakan di 171 kabupaten dan kota serta provinsi dinilai masih ada kelemahan.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Usut Kasus Dugaan Politik Uang, Bawaslu Jakpus Panggil 2 Caleg Demokrat Besok
- Demokrat Hormati Bawaslu Proses Anggotanya yang Diduga Bermain Politik Uang
- Dugaan Politik Uang 2 Caleg Demokrat di DKI, Perludem Minta Bawaslu Tegas
- Bawaslu Temukan Dua Laporan Soal Politik Uang di Surabaya
- Bawaslu Cianjur Masih Mendalami Peran ASN yang Terjaring OTT Kasus Politik Uang
- ASN Kena OTT Kasus Politik Uang, Bupati Cianjur Prihatin dan Minta Bawaslu Usut Tuntas