Airlangga Instruksikan Seluruh Pejabat dari Partai Golkar Dukung Kebijakan Pusat Terkait Pandemi COVID-19

Airlangga Instruksikan Seluruh Pejabat dari Partai Golkar Dukung Kebijakan Pusat Terkait Pandemi COVID-19
Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada saat menghadiri HUT ke-55 Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu malam (6/11). Foto: Setpres RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan seluruh kepala daerah yang berasal dari partai berlambang pohon beringin bersatu menangani pandemi COVID-19.

"Seluruh kader yang menjabat sebagai pimpinan DPRD, bupati, wali kota maupun gubernur harus mendorong kebijakan pusat. Kita satu langkah, satu upaya agar bangsa ini selamat dari pandemi COVID-19," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (5/7).

Airlangga yang juga menteri koordinator bidang perekonomian mengatakan pemerintah pusat saat ini telah mengambil langkah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Selain itu pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 demi mewujudkan target kekebalan komunal pada 2021.

"Vaksinasi pada Oktober ke atas diharapkan bisa mencapai tiga juta. Angka rata-rata sekarang masih di bawah satu juta dosis, namun dengan ketersediaan vaksin diharapkan ini bisa terus dilaksanakan," tutur dia.

Airlangga juga mengajak masyarakat untuk tetap membiasakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Meski sudah divaksin dua kali, siapa pun harus menjalankan kebiasaan normal baru dengan anjuran protokol kesehatan.

"Pemerintah melihat bahwa ke depan kita masih harus bersama-sama menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker," ujarnya.

Hal tersebut menjadi kebiasaan normal baru walaupun individu sudah divaksin dua kali. Upaya itu terus dilakukan sampai Indonesia mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. (ant/dil/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

Airlangga Hartarto menegaskan, seluruh kader Golkar yang menjabat sebagai pimpinan DPRD, bupati, wali kota maupun gubernur harus mendorong kebijakan pusat


Redaktur & Reporter : Adil

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News