Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua

“Kebijakan yang dibuat hanya daur ulang, tidak punya kebijakan yang komprehensif yang sesuai kehendak masyarakat Papua,” ujar Dosen UNIMUDA ini.

Oleh karena itu, Prabowo perlu membentuk kementerian khusus untuk urusan Papua.

Mervin berharap melalui Kementerian ini dapat bersinergi dengan semua pihak dan menjembatani kepentingan daerah dan masyarakat Papua ke pusat.

Saat ini, kata Mervin, publik hanya melihat bahwa badan ini dibuat oleh pemerintah pusat ke daerah, bukan badan yang partisipatif dari bawah ke atas.

“Badan ini belum menjawab permasalahan di daerah,” ujar Alumnus Trisakti ini.

Mervin berharap melalui kementerian Otsus terkait Papua maka secara terstruktur akan terbentuk dinas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi, di provinsi, kementerian ini berkoordinasi dengan MRP dan DPR Otsus tingkat provinsi., sedangkan tingkat kabupaten berkoordinasi dengan DPRK Otsus,” ujar Alumni UNCEN ini.(fri/jpnn)