Akhir 2014, 75 Persen Perpustakaan Berbasis Digital

jpnn.com - JAKARTA - Pengelola perpustakaan harus mampu memanfaatkan serbuan teknologi informasi (TI) yang kian gencar. Ini penting, terutama meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk berkunjung dan membaca di perpustakaan.

“Cara ini akan memudahkan pengunjung mencari buku yang diinginkannya,” ujar Kepala Humas Perpustakaan nasional Republik Indonesia Agus Sutoyo dalam keterangan pers yang diterima JPNN, Selasa (25/2),

“Apalagi saat ini ada kewajiban setiap perpustakaan baik di provinsi maupun kabupaten/kota harus menyediakan sarana online berupa internet selain fasilitas konvensional bagi pengunjung,” sambungnya.

Hal ini juga dibenarkan Erlyn Sulistyaningsih, Direktur Program PerpuSeru, yang sejauh ini telah memberdayakan 34 perpustakaan umum pemerintah di 16 provinsi melalui penyediaan akses Komputer dan Internet. Menurut Erlyn, tak hanya mendorong minat masyarakat datang ke perpustakaan untuk belajar, teknologi juga memberikan masyarakat akses yang lebih luas terhadap informasi, serta mendorong iklim bisnis yang kompetitif.

Melalui program yang diinisiasikan Coca-Cola Foundation Indonesia dan Bill & Melinda Gates Foundation ini, lebih dari 5.000 pengguna perpustakaan di seluruh Indonesia telah mendapat pelatihan komputer dan internet, dan lebih dari 3,5 juta orang telah mendapat kesempatan mencari pekerjaan atau informasi mengembangkan bisnisnya lewat internet.

“Lewat program Perpuseru ini, perpustakaan dapat memberi manfaat langsung kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki perangkat komputer dan internet di rumah, sekaligus berperan sebagai rumah belajar (learning centre),” kata Erlyn.

Meski demikian, kata Agus, hampir semua perpustakaan baik perpustakaan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota telah menerapkan perpustakaan digital. Namun, jika ukurannya adalah e-book atau e-journal, tentu memang tidak semua perpustakaan mampu menyediakannya.

Dijelaskannya, tidak semua masyarakat bisa mengakses perpustakaan secara online. Masih banyak perpustakaan baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang belum tersedia infrastruktur berupa jaringan untuk mengakses internet.