Amburadul, Gakin Diduga Banyak Diselewengkan
Rabu, 05 Agustus 2009 – 13:36 WIB
JAKARTA – Kendati program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) telah digulirkan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sejak setahun lalu, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga kini belum bersedia menerima program tersebut.
Justru sejauh ini, Pemda DKI lebih memilih menjalankan program jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (JPK Gakin) bagi warganya yang miskin untuk mendapatkan pengobatan gratis. Alasannya, Pemda dan DPRD DKI telah mengalokasikan dana sendiri senilai Rp550 miliar (tahun 2009) atau sektiar 2 persen dari total anggaran Rp22,2 triliun untuk melayani kesehatan 700 ribu warga miskin.
Baca Juga:
Sekadar diketahui bahwa, jumlah warga miskin di DKI sekitar 8 persen dari 74,4 juta warga miskin di seluruh Indonesia.
Namun berbeda dengan program Jamkesmas yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kartu JPK Gakin hanya berlaku khusus di wilayah DKI. Untuk wilayah di luar DKI, kartu JPK Gakin untuk kesehatan malah tidak berlaku.
Baca Juga:
Tragisnya lagi, program Gakin yang seharusnya diperuntukkan bagi warga tidak mampu (miskin, Red), dalam praktiknya di lapangan ternyata banyak diselewengkan. Sebaliknya, yang memiliki kartu JPK Gakin malah sebagian besar orang mampu (kaya), keluarga birokrat kelurahan sampai gubernuran.
JAKARTA – Kendati program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) telah digulirkan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sejak setahun lalu,
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Kudus Gerebek 2 Tempat Produksi Rokok Ilegal di Jepara dalam 1 Jam
- Menteri Anas Temui Mensesneg, Bahas Kemajuan Skenario Perpindahan ASN ke IKN
- Kabupaten Indramayu Raih Penghargaan Peringkat 4 Nasional EPPD 2023
- Kementan Menggelar TOT Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional 2-4 Mei
- Mendagri Tito Maklumi Gibran Tak Hadiri Acara Penting Ini
- Ingin Miskinkan Rafael Alun, KPK Serahkan Memori Kasasi ke Pengadilan