Anas Sarankan Tak Perlu Interpelasi Hambalang

JAKARTA--Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyarankan penyelesaian skandal Hambalang tak perlu dengan menggunakan hak bertanya (interpelasi) terhadap pemerintah oleh DPR RI. Hal ini diungkapkannya usai menghadiri acara Milad ke 100 Muhammadiyah di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (18/11).

"Sebaiknya dilihat dengan jernih ini soal hukum apa politik kebijakan. Kalau hukum serahkan ke hukum kalo politik serahkan ke DPR," ujar Anas.

Dalam hal ini, ia menyatakan kasus Hambalang adalah kasus hukum, seharusnya diselesaikan sesuai dengan proses hukum. "Menurut saya ini soal hukum. Banyak tugas DPR yang lebih substantif," pungkas Anas.

Sebelumnya diberitakan, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak bertanya (interpelasi) terhadap pemerintah terkait skandal Hambalang.