Ancam Tuntut Warga yang Bikin Proyek MRT Terhambat

jpnn.com - GAMBIR – Kelanjutan proyek mass rapid transit (MRT) tengah dibelit persoalan serius. Hingga kini pembebasan lahan proyek itu belum rampung. Sebab, harga lahan yang dilalui proyek tersebut tiba-tiba melonjak. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI pun tidak sanggup membayar ganti rugi pengadaan tanah itu.

Kepala DPU DKI Agus Priyono mengatakan, warga di kawasan Fatmawati dan Melawai, Jakarta Selatan, menuntut harga lahan yang cukup tinggi. Yakni, Rp 60 juta–Rp 100 juta per meter persegi. Padahal, harga pasaran di kawasan itu sekitar Rp 40 juta dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp 30 juta.

"Kalau soal duit, kami punya kok. Tetapi, harga tersebut rawan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab,’’ jelasnya di balai kota Jumat (5/12).

Sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah, lanjut Agus, pembelian lahan diatur pemerintah dengan melihat NJOP di kawasan tersebut. Jika dilanggar, bukan cuma pemilik lahan yang tersandung masalah hukum. Pemprov sebagai pembeli pun bisa terseret. Penegak hukum, baik kejaksaan atau kepolisian, dengan mudah menuding jual beli tanah tersebut tidak wajar. Karena itu, pihaknya tidak akan menuruti kemauan warga.

"Kami hanya terkendala pembahasan lahan. Makanya, sampai sekarang proyek tidak kelar,’’ ujarnya.

Selain itu, Agus curiga hal tersebut merupakan siasat warga setempat untuk menghadang proyek MRT. Sebab, sejak awal, warga Fatmawati dan Melawai tidak setuju dengan proyek transportasi massal tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya memastikan pemprov tetap membebaskan lahan warga sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika tetap menolak, dia mengancam memperkarakan warga ke pengadilan dengan tuntutan menghambat program pemerintah.

"Perlu diingat, itu kan (proyek MRT) untuk kebaikan warga Jakarta. Kalau terus dihambat, kami akan menuntut mereka,’’ tegasnya.