Andai Perppu Ditolak, Tak Ada Kekosongan UU Pilkada
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman mengatakan andai DPR RI menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU Pilkada, tidak ada kekosongan hukum, karena sudah ada UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda.
"Andai DPR menolak Perppu tersebut, tidak ada kekosongan hukum Pilkada sebab undang-undangnya sudah terlebih dahulu disahkan Paripurna DPR," kata Rambe Kamarulzaman, di Gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/11).
Sebaliknya, lanjut Rambe, kalau Paripurna DPR menyetujui, maka Perppu berlaku dan UU Pilkada batal demi hukum.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, kalau DPR menolak Perppu, maka Perppu itu harus dicabut.
"Itu amanat Pasal 22 UUD 1945 dan UU Nomor 12 tentang Perppu yang harus dibahas bersama DPR. Karena itu, Perppu versus UU Pilkada sesungguhnya hal biasa-biasa saja. Buktinya penyelengaraan pemerintahan aman-aman saja,” ujarnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman mengatakan andai DPR RI menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Putusan PTUN Bisa Menjadi Pertimbangan MPR untuk Tak Melantik Prabowo-Gibran
- Dukung Komitmen Polri Lindungi PMI, Sahroni: Pahlawan Devisa Harus Merasa Aman
- Dukung Paulus Waterpauw Maju Pilgub Papua, IKAL Jatim Bergerak Membentuk Sukarelawan
- Pengamat Ini Sebut Jokowi dan SBY Mentor Andal Prabowo
- Cak Imin Mengaku Sudah Menitipkan Ini kepada Prabowo
- Analisis Pengamat soal Kans Bobby Nasution di Pilkada Sumut