Andai TNI dan Polri Lelet, Papua Bakal Semakin Mencekam
Pangi juga mengimbau agar tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para intelektual untuk memberikan pendidikan politik dan membangkitkan kembali nasionalisme di tanah Papua.
"Saya melihat pada aksi demo dan kerusuhan pada pekan lalu, ada upaya untuk memanfaatkan isu rasisme di Papua untuk diarahkan pada referendum. Namun, hal ini dapat segera diatasi oleh Polri dan TNI yang dukung lembaga intelijen," katanya.
Menurut Pangi, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi apa aja yang sudah dilakukan Pemerintah selama ini di Papua.
"Kalau masyarakat Papua ada yang mengatakan, bahwa mereka tidak butuh infrastruktur jalan raya, hal itu dapat dipahami," katanya.
Pangi menambahkan, mendekati masyarakat Papua, tidak selamanya dengan pendekatan atau cara pandang Jakarta, tapi harus juga dilakukan pendekatan dengan cara pandang kedaerahan.
"Masyarakat Papua terutama yang berada di perkampungan, lebih membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perkembangan ekonomi rakyat," katanya.
Menurut dia, Pemerintah pusat mendekati masyarakat Papua hendaknya dengan pendekatan musyawarah mufakat Pangi juga melihat, masyarakat di Papua tersebar dalam suku-suku yang berada di bawah komandu kepala suku.
"Karena itu, perlu dicari solusi untuk figur yang dapat menjadi teladan dari kepada suku, sehingga dapat lebih mudah membangun kebersamaan di Papua," katanya. (Riza Harahap/Ant/jpnn)
Kinerja TNI dan Polri dalam mengatasi kerusuhan di Papua mendapat pujian dari pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago.
- Profil Paulus Waterpauw, Tokoh Besar yang Masuk Bursa Calon Gubernur Papua
- Mantan Kaba Intelkam Polri Paulus Waterpauw Masuk Bursa Pilgub Papua
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tak Perlu Khawatir, Wakil Rakyat Punya Solusi soal Penempatan Guru, Pertama dalam Sejarah
- Jalan Trans Papua Terputus, Lihat nih!
- PBD Gelontorkan Rp 100 M untuk Perguruan Tinggi, Senator Filep Harapkan Pemprov se-Papua Ikuti Kebijakan Ini
- 5 Berita Terpopuler: ASN yang Pindah ke IKN Bakal dapat 1 Apartemen, 92 Ribu NIK Warga Jakarta Bakal Nonaktif