Aneh, Peluncur Granat Pesanan Polri Baru Diributkan Sekarang

Aneh, Peluncur Granat Pesanan Polri Baru Diributkan Sekarang
Kepala Korps Brimob Irjen Murad Ismail (kiri) bersama Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memperlihatkan senjata peluncur granat dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (30/9). Foto: M ridwan/JawaPos.Com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat intelijen dan militer Connie Rahakundini Bakrie mempertanyakan alasan impor 280 pucuk senjata jenis stand alone grenade launcher (SAGL) kaliber 40 milimeter dan 5.932 amunisi granat pesanan Brimob Polri melalui Bandara Soekarno-Hatta. Padahal, ujar Connie, seharusnya senjata yang diangkut dengan pesawat carter Antonov AN-12 TB milik Ukraine Air Alliance itu dimasukkan melalui Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.

"Setahu saya tidak pernah boleh diizinkan sebuah kargo membawa barang seperti itu masuk wilayah bandara sipil. Tapi, harus ke air force base (pangkalan udara, red) dalam hal ini Halim," ujar Connie saat dihubungi wartawan, Minggu (1/10).

Namun, Conni meyakini pesawat kargo pembawa senjata pesanan Polri itu sudah mengantongi clearance atau izin dari otoritas di Indonesia. Sebab, proses pengurusan air clearance tidak bisa dilakukan secara mendadak, apalagi kargonya berisi bahan berbahaya seperti halnya senjata dan barang lainnya yang berisiko meledak.

Karena itu Connie menyebut senjata pesanan Brimob itu masuk secara legal dan pesawat kargo yang membawanya pun telah melalui proses air clearance.  "Jadi sudah diketahui otoritas pemberi air clearance kita, yaitu Kemlu (Kementerian Luar Negeri, red), Kemhub (Kementerian Perhubungan, red) dan Mabes TNI," paparnya.

Selain itu, lanjut Connie, senjata impor pesanan Polri itu ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta juga disaksikan beberapa satuan TNI. Karena itu Connie menegaskan, senjata pesanan Polri itu tak bisa dianggap ilegal karena sudah ada izin masuk ke Indonesia.

Menurut Connie, jika impor senjata untuk Bimob itu mau dihentikan, seharusnya diributkan sejak proses pembelian di Bulgaria. Dengan demikian pembelian pun dibatalkan sehingga tak ada pengiriman.

‎"Kalau perlu tidak usah diizinkan masuk dari awal. Tapi kalau memang tidak boleh (masuk), ya sama sekali tidak begini caranya," katanya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI menahan 280 SAGL kaliber 40 milimeter pesanan Polri yang akan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Selain itu, ada pula 5.932 butir peluru SAGL yang masih tertahan.

Pengamat intelijen dan militer Connie Rahakundini Bakrie menyatakan, jika impor senjata untuk Bimob itu mau dihentikan, seharusnya diributkan sejak pembelian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News