Anggaran Kemendikbudristek Disunat, Program Prioritas Harus Tetap Jalan

Anggaran Kemendikbudristek Disunat, Program Prioritas Harus Tetap Jalan
Ilustrasi - Sejumlah murid mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah harus meningkatkan kecepatan dan ketepatan bantuan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga harus dijalankan lebih efektif agar pandemi segera mereda dan mobilitas manusia bisa dilonggarkan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menanggapi anggaran kementerian yang dipangkas.

Selain ekonomi, sektor pendidikan juga dinilai perlu mendapatkan perhatian ekstra.

Pengamat Pendidikan Andreas Tambah mengatakan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak. 

Selain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berbagai elemen masyarakat, BUMN, dan perusahaan swasta juga perlu turun tangan.

Hal ini diperlukan demi memastikan mutu pembelajaran tidak terus terpuruk di masa pandemi.

“Pendidikan Indonesia bisa berdampak. Itu sudah teruji penelitiannya. Learning loss itu artinya tidak ada pembelajaran sama sekali sementara kita ada cuma mutunya tidak seperti yang tatap muka. Artinya terjadi penurunan kualitas pembelajaran,” kata Andreas.

Seluruh program strategis tersebut merupakan rangkaian Merdeka Belajar yang saling melengkapi satu sama lainnya.