Anggaran Pilkada Membengkak Karena Ulah Kada dan KPU

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menyoroti perkembangan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 269 daerah. Politikus yang karib disapa LE itu mengatakan, kepala daerah yang ingin maju lagi serta KPU menjadi aktor pembengkakan biaya.

"Ada calon bupati yang mau mencalonkan kembali lalu mereka menyiapkan uang yang banyak sampai belikan sepeda motor dan pakaian baru. Lalu komisi II minta Mendagri mengatur, tidak boleh terlalu mahal sehingga harus standar dan sudah ada di Permendagri," kata LE saat dihubungi Kamis (4/6).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tak membantah membengkaknya anggaran Pilkada hingga tiga kali lipat memang terjadi sebelum adanya Permendagri. Namun, dia memastikan, anggaran bakal turun.

"Setelah Permendagri keluar belum dihitung lagi. Pasti turun karena Permendagri itu membatasi. Itu atas desakan kami agar memasukan soal batasan biaya penyelenggaran pilkada. Termasuk pengadaan-pengadaan," jelas LE.

LE juga mengingatkan KPU dan KPUD tidak berpesta pora dengan menganggarkan Pilkada di luar kewajaran. Sebab, dari data yang ada terlihat, KPU dan KPUD juga bikin ulah dengan membuat rancangan kebutuhan anggaran yang macam-macam.

"Komisi II juga menekan KPU untuk tidak mahal-mahal. Karena KPU bikin ulah juga. KPUD-KPUD dan KPU Pusat. Permintaannya macam-macam. Tidak dibatasi. Misalnya ada yang minta Rp25 miliar, Rp30 miliar. Sampai KPU membikin permintaan sekian puluh miliar karena kekurangan dana, itu sama semua," ungkap LE. (fat/jpnn)