Anggota Dewan Ingatkan Pemerintah untuk Cegah Potensi Gejolak Sosial di Papua
"Masyarakat anggap bagaimana bisa pelaku rsis hanya dituntut 3 tahun lalu orang Papua yang justru jadi korban malah dituntut belasan tahun. Ini jelas tidak adil dan menambah keresahan di masyarakat," ungkap Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Papua tersebut.
Menurut dia, jika tidak ingin ada gejolak, pemerintah pusat harus segera turun ke Papua untuk menguraikan persoalan ini.
"Saya paham masyarakat kami di Papua ini. Makin situasi mereka tidak menentu, maka disulut dengan isu-isu sensitif maka mereka akan mudah bergerak. Kita tidak ingin itu terjadi sehingga secepatnya diuraikan," kata dia.
Warga yang saat ini tertahan di Jayapura, kata Boy harus segera dipulangkan ke tempat asal mereka masing-masing. Bukan hanya itu pemkab harus memastikan agar setiba mereka di tempat asalnya mereka tetap bisa kembali beraktivitas.
"Masalah ini harus segera kita urai jika tidak ingin gejolak sosial pecah di Jayapura," kata Boy.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Anggota DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir menyoroti sejumlah hal yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial selama penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Papua.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Anggota KKB Pembunuh Lettu Oktavianus Tertangkap, Begini Proses Penangkapannya
- Kontak Tembak Lagi, Lihat Itu Pasukan TNI/Polri Memantau Pergerakan KKB
- Pemda Berkomitmen Angkat Ribuan Honorer jadi PPPK & CPNS, Tuntas Tahun Ini
- Pak Kabid Usul, Langsung menjadi PPPK Begitu Tamat Sekolah
- 5 Berita Terpopuler: Peringatan Keras Keluar, Honorer Asli Bakal Tersingkir pada PPPK 2024, Penjelasannya Begini
- Masyarakat Papua Tolak Sjafrie Sjamsoeddin Masuk Kabinet Prabowo-Gibran