Anggota DPR Minta BNN Tunda Larangan Penjualan Kratom, Ini Alasannya

"Kratom ini kan berbeda dengan ganja. Harusnya juga dilakukan kajian dan penelitian mendalam," kata ketua DPW Partai Nasdem Kalbar dan ketua DPP Partai Nasdem itu.
Menurut dia, seharusnya tidak buru-buru untuk melarang kratom hingga ada kajian mendalam dari sisi medis, maupun undang-undang.
Syarief menegaskan jangan samakan kratom dengan ganja.
"Daripada sekarang ini hanya mau dilarang padahal menurut masyarakat itu juga tidak terlalu berpengaruh, tidak seperti ganja. Bahkan, kratom bisa dijadikan obat oleh masyarakat," jelasnya.
Dia sepakat dengan Gubernur Sutarmidji yang meminta BNN untuk menunda pelarangan kratom.
"Kalau bisa dilegalkan, supaya menjadi komoditi ekonomi karena ini cukup potensial untuk Kalbar. Ini multifungsi, dan multiflier effect-nya banyak," katanya.
Sepengetahuan Syarief, kratom juga belum masuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Jadi, ujar dia, sebaiknya bukan diberi batas waktu untuk kemudian dilakukan pelarangan, melainkan dilakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
Selain dapat menjadi obat, kratom juga merupakan sumber pendapatan 112.000 masyarakat yang ada di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- Kepala BNN: 10 Wilayah Ini Rawan Terjadi Penyelundupan Narkoba
- Kronologi Gus Alam Pulang dari Brebes hingga Kecelakaan di Tol Pemalang
- Oknum Pegawai BNN Ditahan Jaksa terkait Narkoba
- Dor, Dor, Dor! Oknum Polisi Ini Terkapar Ditembak Petugas BNN
- Dipimpin Irjen I Wayan Sugiri, BNN dan Bea Cukai Musnahkan Ladang Ganja 3 Hektare di Aceh
- Jadi Ketua Pepadi Kabupaten Bandung, Ahmad Najib Siap Lakukan Inovasi Seni Pedalangan