Anggota DPR Minta Pemerintah Berlakukan Larangan Mudik Lebaran 2020

Syarief menuturkan Indonesia memang tidak melakukan lockdown, tetapi harus ada langkah-langkah strategi yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini. Salah satunya dengan melarang mudik. Termasuk pelarangan terhadap kegiatan mudik massal, yang biasanya ramai saat Ramadan dan Idulfitri.
“Ini supaya tidak ada perpindahan, karena yang tertular lebih banyak di Jakarta sehingga dengan demikian dikhawatirkan nanti yang datang dari Jakarta ke daerah itu menularkan lagi ke daerah. Ini akan membuat lagi penyambungan mata rantai yang cukup panjang,” kata dia.
Namun demikian, kata dia, kebijakan tersebut harus tetap dikoordinasikan kepada stakeholder terkait. Menurut Syarief, supaya kebijakan efektif, maka semua leading sector yang ada harus punya persepsi yang sama.
“Misalnya pihak lalu lintas, Polri, pemerintah daerah, sama-sama melokalisir ini,” tegasnya.
Termasuk pula mengoordinasikan dengan pihak swasta. Sebab, banyak angkutan umum milik swasta yang akan terpengaruh bila kebijakan pelarangan mudik Lebaran itu diberlakukan.
“Karena ini mungkin kalau memang harus dilakukan untuk dikunci atau dihentikan operasi angkutan umum ke luar kota seperti ini, juga harus dipikirkan terkait insentif mereka (swasta),” ujarnya. (boy/jpnn)
Menurut Syarief, larangan mudik Lebaran merupakan salah satu bentuk social distancing, sebagaimana yang terus dianjurkan guna mencegah corona.
Redaktur & Reporter : Boy
- 1,4 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H+5 Lebaran
- Arus Balik Lebaran 2025, 2 Juta Kendaraan Melintasi Jalur Arteri Jabar
- Malam Tadi Puncak Arus Balik di Jalur Selatan Nagreg Terlewati
- Dirut Jasa Raharja Minta Pemudik Tetap Utamakan Keselamatan
- Lubana Sengkol Jadi Favorit Keluarga, Karcis Masuk Rp 10 Ribu Saja
- Fitur Unggulan di Suzuki Ertiga Hybrid Cruise Bikin Perjalanan Jauh Makin Tenang