Anggota DPRD DKI Dorong Pemerintah Siapkan Skenario Lockdown

Anggota DPRD DKI Dorong Pemerintah Siapkan Skenario Lockdown
Warga mengenakan masker seiring merebaknya virus corona. Foto: dokumen JPNN.Com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Wahyu Dewanto mendorong pemerintah menyiapkan skenario lockdown atau karantina di ibu kota. Skenario itu tidak semata-mata harus diterapkan menghadapi pandemi virus Corona, tetapi sebagai edukasi kepada masyarakat agar siap menghadapi kenyataan terburuk.

"Walau kami tidak mengharapkan terjadi, seluruh persiapan yang diperlukan utk pelaksanaan lockdown harus segera disiapkan. Logistik, protap, petugas mulai dilatih dan sebagainya. Prinsipnya lebih baik siap untuk kemudian tidak terjadi, daripada terjadi tetapi tidak siap," kata Wahyu kepada JPNN.com, Kamis (18/3).

Menurut Wahyu, DKI harus lebih siap sehingga masyarakat menghadapi pandemi ini dengan tenang. Tanpa skenario terburuk, menurut Wahyu, masyarakat cenderung panik sehingga menambah susah keadaan serta mengurangi daya tahan tubuh.

Selain itu, lanjut Wahyu, Pemprov DKI juga harus menyiapkan anggaran dalam menghadapi virus Corona. Menurut Wahyu, banyak mata anggaran yang bisa diubah dengan meminta izin ke pemerintah pusat.

"Misalkan, formula e diubah jadi anggaran antisipasi Covid-19," kata Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga masyarakat memaksimalkan social distance. Apabila perlu masyarakat bisa menjadikan hal itu sebagai suatu budaya baru.

Wahyu juga mendorong pemerintah memfasilitasi penuh para petugas kesehatan dengan alat pelindung dan lain sebagainya. Menurut Wahyu, penting bagi petugas kesehatan bekerja dengan aman dan nyaman.

"Kalau dirasa kurang, tambah alat-alat untuk pemeriksaan terkait Covid-19. Persiapkan juga instalasi untuk perawatan dalam jumlah yang lebih besar, mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah penderita," kata Wahyu.

Pemprov DKI juga harus menyiapkan anggaran dalam menghadapi virus Corona. Menurut Wahyu, banyak mata anggaran yang bisa diubah dengan meminta izin ke pemerintah pusat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News