Apakah Masyarakat Harus Berdamai dengan Corona di Saat Vaksin Belum Ada?

Apakah Masyarakat Harus Berdamai dengan Corona di Saat Vaksin Belum Ada?
Suasana Stasiun Bogor beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN

"Kalau COVID-19 selesai maka fokus pemulihan ekonomi tertuju ke sektor-sektor vital kesejahteraan masyarakat. Terutama sektor pendorong seperti investasi dan pariwisata," kata Akmal.

Sementara itu, Dewan Pertimbangan Presiden, Soekarwo mengatakan bahwa manajemen komunikasi masih menjadi tantangan dalam penanganan COVID-19.

"Pemerintah daerah jangan ambil keputusan sendiri-sendiri. Karena demokrasi dan ketaatan terhadap hukum harus berbanding lurus," ujar mantan Gubernur Jawa Timur itu.

Komunikasi penanganan COVID-19, lanjut dia, juga harus dilakukan satu pintu. Pemerintah sendiri diwakili oleh Badan Nasional Penanggulangan Nasional yang dipimpin Doni Monardo.

Ia menambahkan pemerintah juga selalu memperbarui data jumlah kasus COVID-19 di Indonesia setiap harinya oleh juru bicara pemerintah Achmad Yurianto agar menjadi perhatian masyarakat.

Dalam survei yang dilakukan oleh MarkPlus selama satu pekan terakhir lewat 215 responden, kesadaran masyarakat terhadap komunikasi pemerintah terkait update COVID-19 memang cukup tinggi.

Dalam survei itu disebutkan, masyarakat paling sering menerima informasi terkait jumlah sebaran ODR, ODP, dan PDP. Setelah itu, baru cara pencegahan wabah COVID-19 dan imbauan Work From Home.

Media televisi menjadi saluran yang paling sering digunakan dengan 79,5 persen responden. Posisi kedua dengan 53,5 persen responden menjawab website atau portal berita.

Hermawan Kartajaya mengatakan, kepemimpinan untuk mengatasi dampak wabah COVID-19 penting mengingat vaksin COVID-19 belum ada.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News