Apersi Sebut Pemerintah Masih Setengah Hati

Pemerintah, misalnya, sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-13 yang menyentuh penyederhanaan perizinan untuk pembangunan rumah subsidi.
Namun, hingga kini, aturan itu tak bisa direalisasikan karena peraturan pemerintah (PP)-nya sampai sekarang belum terbit.
''Paket kebijakan ini belum terasa, karena masih menunggu PP sebagai aturan main. Terkesan pemerintah masih setengah hati,'' imbuhnya.
Saat ini, biaya izin rumah subsidi dan nonsubsidi di sebagian besar daerah masih diberlakukan sama.
Padahal, menurut dia, kebijakan perizinan untuk rumah subsidi dibedakan sehingga bisa lebih murah dibanding rumah komersial.
Apersi berharap, pemerintah membuat kebijakan yang pro-rumah subsidi, terutama menyangkut waktu pengurusan izin. (dew)
JPNN.com - Realisasi pembangunan rumah subsidi dan nonsubsidi hingga akhir 2016 mencapai lebih dari 50 ribu unit.
Redaktur & Reporter : Ragil
- Toko Bangunan Ini Hadir di Jakarta Utara, Lebih Lengkap
- Soal Penutupan Sementara Padma Hotel Bandung, Ini Penjelasan Manajemen
- PIK 2 Jadi Oase Investasi Properti Menjanjikan di Tengah Ketidakpastian Global
- Pengembang Properti Lippo Cikarang Berkomitmen Menerapkan Pertumbuhan Berkelanjutan
- Adhome Bikin Akses Properti Lebih Mudah dan Transparan
- Savyavasa, Hunian Kelas Atas yang Jadi Rebutan Pembeli