APKASI Minta Dana Percepatan Pembangunan Daerah

Penghentian DPPD, lanjutnya, praktis telah menutup saluran pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur serta sektor lainnya. Selain itu telah terjadi stagnasi pembangunan infrastruktur dan percepatan ekonomi daerah.

"Kami mengharapkan Banggar agar mendorong presiden untuk mengalokasikan kembali dana tersebut dalam APBN dan masuk dalam nomenklatur dana percepatan pembangunan kabupaten. Ini agar tidak ada pemotongan anggaran lagi dari provinsi," harap mereka.(esy/jpnn)