JPNN.com 
APMMI Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Berantas Mafia Aset di Kemenkeu
jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) harus memberi perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Daud Soulisa, peserta aksi Aliansi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia (APMMI) di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Selain itu juga, menurut dia, LPEI juga harus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan memberikan akses pinjaman yang lebih mudah dan membantu pengembangan bisnis, serta membantu pengembangan infrastruktur.
“Biaya pembangunan tinggi, maka dengan ini kami menyatakan dan menyampaikan pernyataan sikap kami untuk menuntut agar seluruh Direksi LPEI dinonaktifkan,” ungkapnya.
Ia juga menuntut agar aset-aset perusahaan kreditur yang dipailitkan atau dilelang agar dinilai secara transparan, sehingga tidak merugikan pelaku usaha.
“Kami mencatat, ada 117 kasus yang melibatkan LPEI, berdasarkan data direktori putusan Mahkamah Agung (MA),” bebernya.
“Terdapat debitur dari berbagai daerah seperti Semarang, Sleman, Boyolali, Surabaya, Jakarta menggugat LPEI ke Pengadilan Negeri,” imbuhnya.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) harus memberi perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi.
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit
- KemenPAN-RB & Kemenkeu Ungkap Keberpihakan kepada Guru serta Tendik
- Penerimaan Kepabeanan & Cukai Capai Rp 77,5 Triliun
- DJPPR Tebar 8 Seri SUN, Pemerintah Serap Rp 28 Triliun
- Ini Langkah Strategis Bea Cukai Memperkuat Peran UMKM dan IKM dalam Ekosistem Ekspor
- Ini Peran Strategis Bea Cukai dalam Sinergi Instansi untuk Mendorong Ekonomi Daerah
