JPNN.com 
ASN Rentan Dipolitisasi Jelang Pilkada, Bamsoet Minta Pemerintah Lakukan Pencegahan
Kamis, 09 Juli 2020 – 17:17 WIB
ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Ilustrasi Foto: dok,JPNN.com
“Untuk Pilkada 2020 saja, ada 369 aduan terkait netralitas ASN,” kata dia, saat rapat kerja Komisi II DPR, KASN, Badan Kepegawai Negara (BKN), dan Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Senin (6/7) lalu.(boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Bamsoet mengatakan ASN yang menjadi pimpinan tinggi di pemerintah daerah termasuk paling rentang dipolitisasi, sehingga berpotensi terjadi ketidaknetralan dalam kompetisi pilkada.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Habib Aboe Tegaskan PKS dan PKB Siap Bekerja Sama di Pilkada Serentak 2024
- KASN Mengingatkan ASN tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada Serentak 2024
- Menteri Anas Temui Mensesneg, Bahas Kemajuan Skenario Perpindahan ASN ke IKN
- Ketua MPR Publikasikan Hasil Riset Ilmiah 4 Pilar Kebangsaan, Ungkap Masalah di Kepri
- Hidayat Nur Wahid Soroti Dissenting Opinion 3 Hakim MK, Begini Catatannya
- PPPK Punya Hak & Tanggung Jawab sama dengan PNS, tetapi Bedanya Jelas
