JPNN.com 
ASN Rentan Dipolitisasi Jelang Pilkada, Bamsoet Minta Pemerintah Lakukan Pencegahan
Kamis, 09 Juli 2020 – 17:17 WIB
ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Ilustrasi Foto: dok,JPNN.com
“Untuk Pilkada 2020 saja, ada 369 aduan terkait netralitas ASN,” kata dia, saat rapat kerja Komisi II DPR, KASN, Badan Kepegawai Negara (BKN), dan Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Senin (6/7) lalu.(boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Bamsoet mengatakan ASN yang menjadi pimpinan tinggi di pemerintah daerah termasuk paling rentang dipolitisasi, sehingga berpotensi terjadi ketidaknetralan dalam kompetisi pilkada.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Gerakan Rakyat Gandeng BEM UIN Jakarta dan Unindra Bahas Revisi UU ASN
- Pramono Wajibkan ASN DKI Naik Transportasi Umum Tiap Rabu, Laporan Pakai Swafoto
- 5 Berita Terpopuler: Banyak Honorer Gagal Tes PPPK Tahap 2, RPP Turunan UU ASN Harus Mengakomodasi, Begini Penjelasan BKN
- Rapelan TPP ASN Segera Cair, Alhamdulillah
- 4.000 ASN Rejang Lebong segera Terima TPP, Anggaran Sudah Disiapkan
- Perkembangan Terbaru Pembahasan RPP Manajemen ASN, Semoga Cepat Disahkan
