Asosiasi Industri Minta Revisi TDL

Politisi Partai Golkar ini menambahkan penerapan CAFTA ini tidak berpihak pada pelaku perekonomian nasional. "Seharusnya pemerintah memberikan prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara berpihak kepada pelaku perekonomian nasional," kata Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ini.

Dalam 10 tahun terakhir ini, imbuh dia, sektor riil Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha fokus untuk menata ulang industrialisasi nasional. "Pemberdayaan industri nasional yang diperkuat UMKM dan koperasi dilakukan melalui pembenahan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan mikro," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Adi Darmawan Tahir saat RDPU dengan Komsi VI DPR mengatakan kenaikan TDL tersebut bertentangan dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kenaikan tersebut tidak mendukung kebijakan ekonomi SBY yang pro job, pro poor, pro growth, dan pro environment," ujarnya.

Menurutnya, dampak kenaikan TDL tersebut akan membuat naiknya ongkos produksi sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi. "Akibatnya, kemungkinan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat terbuka dan tidak memungkinkan untuk membuka lapangan kerja baru," paparnya.