Senin, 19 November 2018 – 18:16 WIB

Australia Tolak Keras Upaya Jepang Legalkan Kembali Perburuan Paus Komersil

Minggu, 09 September 2018 – 14:00 WIB
Australia Tolak Keras Upaya Jepang Legalkan Kembali Perburuan Paus Komersil - JPNN.COM

Australia akan menentang keras usulan jepang yang dinilai bermasalah dan ambisius untuk mengakhiri moratorium penangkapan ikan paus komersial dalam Forum Komisi Internasional Ikan Paus di Brasil pekan depan.

Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional memoratorium praktek penangkapan ikan paus lebih dari tiga dekade lalu menyusul kekhawatiran terhadap menipisnya populasi ikan paus di lautan.

Meskipun menjadi anggota komisi ini, Jepang, Islandia, dan Norwegia terus membolehkan praktek  perburuan paus, dimana Jepang berdebat bahwa praktek ini dilakukan untuk penelitian.

Australia telah lama menentang praktek perburuan ikan paus komersial dan pada tahun 2010 pemerintahan PM Kevin Rudd menentang praktik penangkapan ikan paus ilegal Jepang di Mahkamah Internasional.

Pada tahun 2014, pengadilan menyimpulkan program penangkapan ikan paus yang dilakukan Jepang bukan untuk studi ilmiah sebagaimana klaimnya dan memutuskan semua izin perburuan paus harus dicabut.

Menurut World Wildlife Fund, pemburu paus Jepang telah menewaskan lebih dari 50 ikan paus minke di kawasan Antartika yang dilindungi sepanjang tahun ini.

Nick Gales, yang akan pensiun sebagai Direktur Divisi Antartika Australia, adalah komisaris Australia untuk Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional.

Dia mengatakan untuk waktu yang lama Jepang telah secara efektif menggunakan celah untuk melanjutkan perburuan paus.

"Jepang telah mengajukan proposal yang sangat ambisius dan sangat bermasalah pada dasarnya untuk memulai langkah untuk mengakhiri moratorium penangkapan ikan paus komersial," kata Dr Gales.

"Apa yang mereka lakukan sekarang adalah mendorong dihentikannya penggunaan celah itu dan kembali ke operasi perburuan paus komersial yang sebenarnya dengan skala yang lebih besar."

Dia mengatakan kembali ke masa dimana perburuan paus komersial dibolehkan bisa menjadi ancaman besar bagi spesies mamalia laut tersebut.

"Dengan populasi paus saat ini yang sudah kembali ke masa saat perburuan industri dulu, ancaman utama yang satwa ini hadapi adalah penangkapan ikan paus. Hari ini, dengan perubahan iklim, interaksi perikanan dan penangkapan ikan di laut yang masif, ada banyak ancaman lainnya.

"Di tambah lagi dengan perburuan paus komersial saat ini, pada saat populasi benar-benar baru mulai pulih, dalam pandangan Australia akan menjadi langkah yang benar-benar tidak bijaksana."

Nick Gales mengatakan "Jepang mengajukan proposal ini dengan sangat cepat", yang mengejutkan semua orang tetapi dia berharap upaya ini tidak akan berhasil.

"Saya pikir kami memiliki data untuk memastikan bahwa Jepang tidak dapat mengembangkan proposal," katanya.

Meskipun dia mengatakan sulit untuk melihat bagaimana hasilnya, Australia akan tetap teguh dengan keyakinannya.

"Australia akan menegaskan untuk tetap berpendapat, dan mengadvokasi kebijakannya yang sangat kuat untuk menentang semua bentuk perburuan ikan paus komersial," katanya.

"Dan akan benar-benar melakukan apa yang bisa mencegah Jepang ... dengan cara apapun memulai proses yang mungkin mengakhiri moratorium dan memulai kembali perburuan ikan paus komersial."

Tekanan populasi bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi perhatian, Dr  Nick Gales menyoroti waktu yang dibutuhkan untuk paus mati.

Dia mengatakan membunuh hewan besar seperti itu dengan cara yang manusiawi sangat sulit.

"Bayangkan berada di laut lepas dan mencoba membunuh hewan yang sangat besar. Sangat sulit bahkan dengan peralatan modern yang digunakan untuk penangkapan ikan paus," katanya.

"Sementara beberapa proporsi paus akan dibunuh dengan sangat cepat, sebagian besar dapat memakan waktu beberapa menit, hingga setengah jam atau lebih untuk mati.

"Jika itu adalah domba atau ternak, statistik semacam itu akan dilihat sama sekali tidak dapat diterima, dan mereka seharusnya dengan perburuan paus."

Institut Penelitian Cetacean Pemerintah Jepang belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar terkait pemberitaan ini.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.

 
SHARES
Komentar