Awas, 'Staf Ahli SBY' Beraksi di Daerah

Istana Dituding Lakukan Pembiaran

Awas, 'Staf Ahli SBY' Beraksi di Daerah
Irwannur Latbual (tengah) dalam sebuah acara di Ternate, Maluku Utara. Latar belakang foto adalah backdrop bergambar para presiden yang menjiplak salah satu backdrop di Istana Kepresidenan. Foto : Istimewa
Ditambahkannya, setiap calon PNS yang mendaftar diwajibkan membayar Rp5 juta kepada pengurus BSDMI P2ED. Dari uang yang dibayarkan, Rp 1,5 juta untuk keperluan baju dinas, sedangkan sisanya untuk kelengkapan administrasi CPNS. Khusus untuk di Kota Pekanbaru, sudah dilakukan perekrutan terhadap 40-an lebih, bahkan salah satu korbannya adalah Keponakan Walikota Pekanbaru.

 

Mayoritas yang menjadi calon pegawai adalah lulusan Sarjana Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Pekanbaru. Selain dari Universitas Riau, sebagian besar juga berasal dari Universitas Islam Riau dan IAIN Pekanbaru.

"Dijanjikan jadi PNS tahun 2012 dan kami diberikan NRP (Nomor Registrasi Pegawai). Katanya cara kerja badan ini memang tidak dipublikasikan dulu karena banyak yang menginginkannya jadi Kementrian. Itupun sesuai instruksi Presiden," tambah sumber tersebut.

Kepada para calon pegawainya, Latbual dan pengurusnya mengaku sudah mendapatkan restu langsung dari Presiden SBY, Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri, Gubernur, Kapolda hingga seluruh Bupati dan Wali Kota. Buktinya memang meyakinkan karena hampir di seluruh daerah, Irwannur diterima langsung oleh para kepala daerah.

 

JAKARTA - Dengan mengaku sebagai staf ahli Presiden dan Kepala Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah (BSDMI P2ED),

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News