Azis: Jangan Ada Lagi Warga Papua Berjalan Berhari-hari Hanya untuk Mengurus Administrasi
Dukung Wacana Pemekaran Wilayah Papua
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyambut baik wacana pemerintah melakukan pemekaran wilayah Papua.
Azis menilai pemekaran itu perlu dilakukan demi terciptanya pemerataan dan percepatan pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua dapat dinikmati keseluruhan masyarakat.
Namun demikian, mantan ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengingatkan supaya pemekaran harus mengikuti aturan yang berlaku.
“Saya mendukung wacana (pemekaran wilayah Papua) tersebut, tetapi tentu harus dilakukan secara komprehensif dan memenuhi persyaratan yang telah diatur dan ditentukan mengenai tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah otonom,” kata Azis Syamsuddin, Kamis (8/4).
Pimpinan DPR RI bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan, itu menambahkan pertimbangan usulan pemekaran Provinsi Papua harus dapat dilihat dari aspek geopolitik dan geostrategis,
Menurut dia, desentralisasi dapat mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi.
“Jangan ada lagi warga Papua yang harus menempuh perjalanan berhari-hari hanya untuk mengurus berkas administrasi karena jarak yang cukup jauh," kata Azis.
Selain itu, kata Azis, perekonomian jangan hanya terpusat di wilayah tertentu.
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan pertimbangan usulan pemekaran Provinsi Papua harus dapat dilihat dari aspek geopolitik dan geostrategis. Pemekaran harus sesuai aturan.
- Animo Pendaftar Casis Bintara Polri di Polda Papua Tinggi, Begini Penjelasan Kombes Sugandi
- Profil Paulus Waterpauw, Tokoh Besar yang Masuk Bursa Calon Gubernur Papua
- Mantan Kaba Intelkam Polri Paulus Waterpauw Masuk Bursa Pilgub Papua
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tak Perlu Khawatir, Wakil Rakyat Punya Solusi soal Penempatan Guru, Pertama dalam Sejarah
- Jalan Trans Papua Terputus, Lihat nih!
- PBD Gelontorkan Rp 100 M untuk Perguruan Tinggi, Senator Filep Harapkan Pemprov se-Papua Ikuti Kebijakan Ini