Bahas 4 Perda, DPRD Kalbar Habiskan Rp1,48 Miliar

Bahas 4 Perda, DPRD Kalbar Habiskan Rp1,48 Miliar
Bahas 4 Perda, DPRD Kalbar Habiskan Rp1,48 Miliar
Demanhuri Gustira Direktur LPS Air menuturkan harga raperda yang berada di pos sekretariat DPRD Provinsi Kalbar perlu dikaji kalau jumlah anggarannya menyentuh Rp1,48 miliar. Sebab, sangat tidak ideal dana besar tetapi raperda inisiatif dewan yang dihasilkan hanya empat selama 12 bulan. "Kalau dibagi empat berarti satu perda berharga sekitar Rp300-400 jutaan. Berarti perda tersebut benar-benar sangat urgen sekali," tuturnya.

Dia mengatakan produk perda yang dihasilkan memang biasanya berkaitan dengan kepentingan dan kegentingan di masyarakat Kalbar. Makanya perda-perda harus ditelaah, didalami, dan dievaluasi dengan melibatkan kalangan ahli. Artinya produk perda dihasilkan tidak sembarangan. Namun kalau berbicara banyak atau tidaknya, itu tergantung kepentingan buat masyarakat dan pemerintah. "Itu biasanya para wakil rakyat dan pemerintah yang tahu. Hanya sebagai masyarakat, kita juga bisa memberikan saran," tuturnya.

Di tempat terpisah Edi Suratman, Akademisi Untan, memandang mata anggaran untuk satu perda memang relatif. Bandingkan dengan produk satu perda yang berada di DPRD Jakarta, Jateng atau Jabar. "Coba di-tracking di internet, berapa anggaran produk untuk satu perda dihasilkan. Kalau di Kalbar masih idealah dengan APBD sekitar Rp3 triliunan," ucapnya

Kan APBD seperti Jakarta mencapai Rp60 triliun lebih" Itu ada ukuran dan standarnya. Anggaran tersebut biasa-biasa saja untuk ukuran perda di tingkat provinsi. Harganya akan berbeda dengan perda di tingkat kabupaten/kota. "Kalau menurut saya di Kalbar lebih murah anggarannya. Jadi masih normal dan standar," ucapnya.

PONTIANAK  - Ketua Umum DPP LAKI Burhanudin Abdullah, menyatakan harus ada standarisasi biaya dalam pembahasan peraturan daerah (Perda). Ini

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News