Bakal Kabinet Jokowi-JK Harus Paham Rambu

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Fraksi PKB di MPR Lukman Edy mengingatkan agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lima tahun ke depan, tetap berjalan pada rambu-rambu yang sudah ditetapkan MPR. Menurut Lukman, ketika reformasi dulu MPR sudah menata rambu-rambu pemerintahan supaya tujuan pemerintahan jangka panjang tercapai seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia Masa Depan yang mencakup tiga hal utama.

“Pertama, substansi visi Indonesia Jangka Panjang seperti yang sudah termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencapai masyarakat adil, sejahtera, perdamaian abadi, keadilan sosial dan lainnya,” kata Lukman saat berbicara dalam seminar nasional FPKB MPR bertajuk ‘Membedah Arsitektur Pemerintahan Jokowi-JK’, Minggu (14/9), di Jakarta.
  
Kedua, lanjut Lukman, Visi Antara Indonesia 2020, yang substansinya mewujudkan masyarakat yang religius, mandiri, adil sejahtera dan lain sebagainya. Yang ketiga, sambung Lukman, adalah Visi Jangka Pendek. Menurutnya, untuk mewujudkan ini diserahkan kepada masing-masing presiden sesuai masa jabatanya. 
Misalnya pada masa 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian disebut Rencana Pembangunan Jangka Pendek.  

Menurut Lukman, selama ini dalam penerapan Visi Jangka Pendek terdapat berbagai persoalan. Yakni, visi presiden atau pemerintah pusat tidak nyambung dengan visi  pemerintah daerah. “Visi presiden dianggap milik presiden serta lembaga pusat, sedangkan daerah juga membuat visi masing-masing,” kata Lukman.

Ia menambahkan, kalau kebetulan presiden dan gubernurnya satu partai yang saja, maka ada benang merah yang masih bisa disatukan. “Tapi, kalau beda (partai) kadang itu (visinya) jauh sekali perbedaan,” ujar Lukman.

Oleh karenanya, Lukman menyatakan, MPR terus mencari satu titik temu untuk mengatasi persoalan ini. Menurut dia, di Fraksi MPR muncul berbagai pandangan, seperti kembali kepada GBHN. “PDIP sebagai pemenang pemilu serius desain GBHN, Golkar juga. PKB mengingatkan, agar memanfaatkan kembali GBHN supaya ada sinkronisasi visi presiden dan daerah,” katanya.

Namun juga perlu diingatkan, kata Lukman, dihapusnya GBHN pada 1998, karena beranggapan GBHN itu instrumennya sentralisasi. Kemudian melahirkan Otonomi Daerah.  “Kita cari pendekatan yang bijaksana, otonomi daerah tetap harus diperkuat, dan sinkronisasi pusat daerah sehingga tidak boleh ada perbedaan,” katanya.

Lukman pun menyarankan pemerintah ke depan tidak boleh menghilangkan  semangat reformasi. Menurut dia, semangat itu sudah tergambar dalam TAP MPR 1998, di mana keseluruhan tuntutan reformasi sudah diakomodir dalam TAP tersebut. Selain itu, tegas Lukman, Otda harus diperkuat dan tidak boleh surut ke belakang. “Kami berpendapat Otda tidak boleh gagal,” paparnya.

Lebih jauh Lukman mengatakan, Otda Asimetris perlu diterapkan. Dijelaskan dia, penerapan Otda di setiap daerah tidak mesti sama. Tergantung dari kemampuan daerah dan persoalan yang dihadapi. Karenanya, kata dia, ini juga merupakan tugas Komisi II DPR untuk menghasilkan Undang-undang yang memungkinkan untuk penerapan Otda Asimetris ini. (boy/jpnn)