Banyak SPBU Belum Siap Salurkan Pertamax

JAKARTA -- Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi juga menilai pemerintah belum siap dengan rencananya sendiri untuk membatasi subsidi BBM bagi mobil pribadi mulai 2011. Dia menyebut, di Jabodetabek, saja, dari 600-an SPBU yang ada di Jabodetabek, masih ada 200-an yang belum siap dengan infrastruktur penyaluran BBM jenis pertamax. Untuk Jawa Bali, dari 2800 SPBU, hanya sekitar 35 persenya saja yang sudah siap.

Dibandingkan dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi pada Januari 2011, lanjutnya, jelas menjadi aneh. Pasalnya, dia memperkirakan, pembangunan infrastruktur ini membutuhkan waktu paling tidak setahun. Ini belum menyangkut kapasitas produksi pertamax yang juga belum siap melayani kebutuhan konsumen, yang sudah pasti akan beralih dari premium ke pertamax jika pembatasan BBM bersubsidi dibatasi. "Ujung-ujungnya, impor. Jadi, benar kata Bang Effendi Simbolon, ini test the water," ujar Komaidi dalam diskusi  bertema 'Pembatasan BBM Bersubsidi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (11/12).

Berbeda lagi pendapat pengamat ekonomi LIPI Latif Adam dan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Keduanya sependapat bahwa pembatasan BBM bersubsidi merupakan pilihan yang tepat. Alasannnya, selama ini BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati orang kaya bermobil. "Yang berhak menikmati BBM bersubsidi itu kendaraan umum, bukan kendaraan pribadi," cetus Tulus.

Namun, dengan enteng Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menanggapi, bahwa warga bermobil belum tentu kaya. "Siapa bilang pengguna Avanza itu orang kaya?" cetusnya. Dia pun membantah anggapan subsidi ini merupakan pemborosan. Katanya, subsidi tak terkait dengan urusan boros atau tidak boros. Menurutnya, subsidi ini terkait dengan daya beli masyarakat. "Jika daya belim masyarakat sudah mencapai dua atau tiga kali UMR, bolehlah secara berangsur subsidi dicabut. Kalau subsidi dicabut, untuk memperkaya siapa? Memperkaya negara?," cetusnya. (sam/jpnn)