Banyak TKI Bermasalah, Pemerintah Harus Tanggung Jawab

jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kembali menyoroti permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Menurut politikus PAN itu, banyak keluhan dari TKI, terutama setelah mereka diberangkatkan.

"Kemarin (8/2), timwas membahas masalah TKI dengan mengundang berbagai pihak. Ada BNP2TKI, PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta), konsul RI di Hongkong, dan LSM. Kami mau meng-cross check informasi dari berbagai pihak tersebut," kata Daulay, Kamis (9/2).

Secara umum, masalah TKI antara lain, penempatan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, gaji berbeda dengan kontrak, lembur tidak dibayarkan, dan gaji tidak dibayar.

Selain itu, ada pula pemutusan kontrak sepihak, adminsitrasi dan dokumen keimigrasian (habis visa, overstay, masa berlaku paspor habis, dan lainnya).

Ada beberapa juga persoalan antarsesama TKI.

Tak hanya itu, ada pula masalah tindakan kriminal yang kadang dilakukan TKI secara terpaksa.

"Atas kasus yang terjadi pada TKI, kami meminta seluruh pihak baik pemerintah maupun PPTKIS bertanggung jawab. Timwas menginginkan agar penempatan TKI di luar negeri tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi lebih mengedepankan aspek kemanusiaan," tegasnya.