Baru Rampung di Lima PTN

Potensi kerugian negara juga terdapat di kampus Unibraw senilai Rp 109 juta. Meskipun jumlahnya tidak besar, Wukir berharap rekomendasi tindak lanjut dari BPK terhadap pihak Unibraw bisa segera diselesaikan. Sementara untuk kampus yang akan diperiksa, yaitu Unud diperkirakan memunculkan potensi kerugian negara sekitar Rp 89 miliar. "Untuk yang di Unej, nilai (potensi kerugian negara, red) menyusul," jelas Wukir.

Secara umum, Wukir mengatakan Rp 300 miliar dari total temuan aliran dana liar BPK terhadap anggaran Mendiknas 2009 senilai Rp 2,3 triliun mengalir ke PTN. Pos pengeluarannya paling besar adalah pengadaan alat pendidikan dan tunggakan denda pembangunan yang molor. Sisanya senilai Rp 2 triliun ada di lingkungan kemendiknas. Diantaranya yang dialokasikan untuk dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan tunjungan sertifikasi guru.

Wukir mengatakan, menteri berharap ada laporan berkala terhadap pemeriksaan dan pemantauan terhadap tindak lanjut PTN ke BPK. Laporan berkala di bawah komando Inspektur Investigasi Irjen Kemendiknas itu, masuk dalam rangkai program Task Force yang digagas Menteri Pendidikan M. Nuh. Sebagai ketuga Task Force Wukir berharap perkembangan tindak lanjut terhadap temuan BPK bisa terus meningkat.

Sementara itu, Sukemi menjelaskan jika temuan BPK itu hingga sekarang masih belum memunculkan kepastian ada unsur tindak pidana korupsi. Dia tidak memungkiri, meskipun di beberapa pos ada bentuk penyimpangan. Diantaranya adalah keterlambatan menyerahkan duit denda pembangunan yang molor dan lainnya. "Tetapi pesan pak menteri, belum ada unsur penyelewengannya," pungkas Sukemi.