Batu Bara Tetap Penggerak Utama Ekonomi Kaltara
jpnn.com, TARAKAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tetap selektif memberikan perizinan, terutama yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan (IUP).
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengukur keseriusan calon investor.
“Sementara ini, kan, sedang dievaluasi. Bahkan dari pusat langsung, baik yang melalui tim KPK dan Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral). Termasuk yang di Kaltara juga dilakukan evaluasi. Apalagi, kan, baru mulai tahun ini kewenangannya beralih, dari sebelumnya di kabupaten sekarang di provinsi,” kata Irianto.
Sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan menteri ESDM, sambung Irianto, penertiban tambang harus clean and clear (CnC) paling lambat pada Maret ini.
“Kami sudah lakukan evaluasi. Tambang yang awalnya stagnan, sudah jalan. Kalau yang tidak jalan kami cabut izinnya,” tegas Irianto.
Dia menambahkan, lelang akan dilakukan terhadap tambang yang izinnya dicabut.
“Kami akan lelang nanti. Supaya lebih transparan, terbuka, kompetitif. Jadi tidak ada lagi izin yang ditawarkan ke sana ke mari,” tambahnya..
Irianto menegaskan, Pemerintah Provinsi Kaltara akan selektif terhadap rencana investasi sektor pertambangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tetap selektif memberikan perizinan, terutama yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan (IUP).
- PT BUMI Resources Targetkan Ekspor Utama ke Tiongkok & India
- Polda Sumsel Gagalkan Angkutan Batu Bara Ilegal Tujuan Jakarta
- Produksi Batu Bara 56,2 juta Ton, BUMI Catat Pendapatan USD 4,8 Miliar Selama 9 Bulan
- Bos Batu Bara Ditangkap Polisi, Kasusnya Enggak Main-Main
- Kapal Tongkang Batu Bara Tabrak Terminal Penumpang di 7 Ulu
- Dihalangi Sekelompok Warga saat Hendak Beroperasi, Perusahaan Tambang di Bungo Mengadu ke Kapolri