Beban Subsidi Energi Menumpuk, PKS: Tidak Baik Seorang Presiden Curhat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menilai tidak sepatutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluh karena menanggung beban subsidi BBM.

"Tidak baik seorang Presiden curhat dan mengeluh karena pada dasarnya tugas negara memang seperti itu," ujar Mulyanto, Kamis (26/5).

Mulyanto mengatakan sesuai dengan amanat Pembukaan UUD tahun 1945, tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

"Negara hadir menjadi buffer shock atau shock breaker, yakni bantalan bagi masyarakat dari turbulensi ekonomi global sehingga kejutan yang menghantam dari luar dapat diredam agar tidak membuat masyarakat menjadi susah," ungkapnya.

Terkait lonjakan harga BBM, akibat Perang Rusia-Ukraina, menurut Mulyanto, seluruh negara-negara di dunia tentu menerima risiko akibat turbulenesi harga minyak global.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan harga BBM domestik, seperti Pertalite dan Pertamax yang masing-masing sebesar Rp 7.650 dan Rp 12.500 jauh lebih murah ketimbang negara lain.

Oleh karena itu, Indonesia berusaha menahan terus-menerus sehingga angka subsidi membesar.

"Brunei dan Malaysia menjual BBM dengan harga yang jauh lebih murah dibanding Indonesia. Harga bensin dengan RON 90 di Brunei sebesar Rp 3.800 per liter," kata Mulyanto.